SULUTIMES, Mitra – Oleh sebagian calon hukum tua di dalamnya massa simpatisan, tidak menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan hukum tua (Pilhut) di Minahasa Tenggara (Mitra), Selasa (24/9/2019).
Alasannya kuat dugaan terjadi praktik jual beli suara demi memuluskan langkah oknum calon tertentu. Tak ayal banyak calon hukum tua enggan menandatangi berita acara sebagai pertanda adanya masalah serius selama proses Pilhut. Ujung tombak pengawasan di lapangan pun bak kehilangan taringnya tengara kekurangmpuan sumber daya menangani permasalahan. Akibatnya dalam waktu dekat dikabarkan massa akan langsung bergerak menududuki kantor bupati bersama bukti-bukti yang ada.
“Ini yang kami sampaikan bahwa kali ini kami punya cukup bukti. Silahkan tahapan setelah pilhut berlanjut, namun laporan kami jangan dibiarkan,” tegas salah seorang pendukung calon hukum tua yang mengalami kekalahan.
Sumber ini meminta, supaya semua calon hukum tua yang menolak menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, supaya dijadikan catatan khusus oleh pemerintah.
“Yang tidak tanda tangan (berita acara) kan berarti ada masalah. Tolong pemerintah secepatnya selesaikan,” tegasnya.
Lanjut dipaparkan sumber bahwa sudah sewajarnya dugaan politik uang ditindaklanjuti pemerintah selaku penyusun regulasi. Dan secara praktis akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah apabila laporan dugaan dan bukti-bukti dibiarkan mengendap begitu saja.
“Makanya kami akan langsung pertanyakan ke pemerintah melalui aksi demo,” beber informan media ini.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Robby Ngongoloy ME, kala dihubungi beberapa waktu lalu menyatakan, sepengetahuaannya pelaksanaan Pilhut Mitra sudah berlangsung kondusif dan terkendali dan belum ada laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran.
“Kalaupun ada, itu sebaiknya dilaporkan secara berjenjang kepada pengawas untuk ditindaklanjuti,” pungkas Ngongoloy.
Greg
