Target WTP Ke 5, Pemkab Boltim Serahkan LKPD Unaudited T.A. 2017

0
4

Wakil Bupati Boltim, Rusdi Gumalangit saat menyerahkan laporan LKPD

 

SULUTIMES, Boltim – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Penyerahan yang dilaksanakan di Aula BPK RI Jalan 17 Agustus Manado, Senin (2/4/2018), Pemkab Boltim oleh Bupati Boltim Sehan Lanjar diwakili Wakil Bupati Boltim Drs Rusdi Gumalangit.
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM menerima penyerahan LKPD 2017 tersebut, setelah penandatanganan berita acara penyerahan.
Inspektur Daerah Pemkab Boltim Dra Meike Mamahit mengatakan, LKPD adalah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Boltim pada tahun 2017. Setelah penyerahan LKPD, akan dilakukan pemeriksaan rinci oleh BPK sebagai lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang baru berakhir pekan lalu.
“Mereka akan berada di daerah tanggal 12 April, untuk melakukan pemeriksaan rinci selama kurang lebih 40 hari kedepan,” jelasnya.
Dia mengaku optimis Pemkab Boltim akan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya karena data-data yang diminta pihak BPK sebagian telah dipenuhi.
“Mudah-mudahan SKPD tetap kooperatif, karena itu sangat berpengaruh,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM dalam sambutannya menyampaikan penyerahan LKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 yang menyebutkan bahwa LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Selanjutnya LKPD akan diperiksa BPK untuk diberikan opini dengan mendasarkan pada 4 aspek yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Ia berharap, LKPD yang disusun pemerintah telah sesuai dengan memenuhi empat aspek tersebut.
“Hakekat pemberian opini merupakan pencerminan hasil penyajian atas LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi atas seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah,” kuncinya.

 

Sriyulan Lasabuda

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini