Lombok Sebut Ranperda Penegakan Hukum Prokes Covid-19 Masih Terlalu Banyak Kekurangan

0
60

SULUTIMES, Manado – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sulawesi Utara, menurut dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado Dr. Lesza Leonardo Lombok, SH., LLM., masih terlalu banyak kekurangan.

“Ranperda ini masih terlalu banyak kekurangan untuk bisa disahkan. Ranperda ini sebenarnya sudah baik, karena pada akhirnya Sulut akan segera memiliki peraturan yang berisi salah satunya hukuman pidana penjara/denda bagi para pelanggar protokol kesehatan sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Provinsi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Namun sayang sekali, setelah membacanya, Ranperda ini terlalu banyak kekurangan, tidak komprehensif, terkesan terburu – buru penyusunannya,” jelas Lombok, Rabu (13/1/2021).

Lesza Lombok yang dipromosikan sebagai Doktor Ilmu Hukum oleh Universitas Gadjah Mada akhir tahun lalu melanjutkan, Ranperda yang memiliki judul utama Penegakan Hukum Protokol Kesehatan akan tetapi didalamnya sama sekali tidak ada pasal yang mengatur tentang mekanisme penegakannya. “Cara – cara yang lazim dilaksanakan beberapa bulan belakangan justru tidak diatur sama sekali di dalam Ranperda ini, seperti Razia Protokol Kesehatan, Random Checking, ataupun pembentukan posko Covid-19”, tutur Lombok.

Selain itu, ada beberapa terminologi yang terkesan terlalu terburu – buru disusun oleh Bapemperda. Misalnya tentang Pelaku Usaha sebagai subjek penegakan hukum Perda ini. “Terminologi yang ada dalam Ranperda ini hanyalah Pelaku Usaha. Padahal, tidak semua Pelaku Usaha memiliki jenis usaha yang sama. Mekanisme interaksi antar pekerjanya ataupun dengan customernya pasti berbeda – beda, misalnya cara interaksi dengan customer oleh pengusaha toko pakaian pasti berbeda dari pengusaha restoran dan pengusaha bioskop. Pengenaan Protokol Kesehatan bagi para pelaku usaha seharusnya memperhatikan juga jenis – jenis usahanya sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan usaha mereka”, kata Lombok.

“Ranperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan peraturan yang sifatnya acuan umum agar Pergub yang telah ada sebelumnya bisa dihapus mengingat tidak bisa memuat ketentuan hukuman pidana. Namun pernyataan Bapemperda bahwa kekurangan Ranperda ini akan ditutupi oleh Pergub justru mengingkari upaya tersebut,” sambung Lombok.

Menurutnya, apabila Ranperda ini nanti dilengkapi dengan Pergub, lalu untuk apa Ranperda dibuat. Terbitkan saja Pergub atau Surat Edaran terus menerus. Selain itu, kalaupun memang dipaksakan nanti dilaksanakan dengan Pergub, kenapa tidak ada satu pun Pasal dalam Ranperda ini yang mengatur apa saja hal – hal yang nanti akan diatur dengan Pergub. “Ini menunjukkan kesan bahwa Ranperda ini terburu – buru dibahas untuk segera disahkan”, ujar Lombok.

Lesza Lombok berharap agar Ranperda ini terlebih dahulu dilengkapi agar lebih komprehensif lagi sebelum disahkan. Biaya penyusunan Ranperda yang sangat besar menjadi alasannya. “Saya pernah terlibat dalam penyusunan sebuah Ranperda yang waktu itu hanya merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah, yang isinya copy paste90% dari PP tersebut. Biaya untuk Ranperda peraturan turunan saja sudah sangat besar, apalagi Ranperda inisiatif Pemerintah Daerah, yang isinya sebagai respon keadaan darurat yang sedang terjadi. Seharusnya disusun secara matang dan komprehensif karena biaya penyusunannya pasti sangat besar, kepentingan masyarakat taruhannya”, tutup Lombok.

Seperti diketahui, pada hari Selasa (12/1/2021), DPRD Provinsi Sulut mengadakan Rapat Koordinasi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan Biro Hukum Setda dan Tim Ahli untuk membicarakan Ranperda tentang. Dari rapat tersebut, terungkap bahwa Ranperda yang disusun Bapemperda ini akan segera disahkan.

 

(Jo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here