Dr Theodorus Pangalila SFils MPd

Oleh: Dr Theodorus Pangalila SFils MPd

Percaturan politik di Indonesia dewasa ini berada dalam situasi yang carut marut dan tak menentu. Berbagai macam persoalan dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan kehidupan berpolitik, mulai dari mental para politukus yang dicap oleh masyarakat bermental preman, koruptor, dinasti politik, black campaign, hoaks dan lain-lain.

Di tingkat pusat masing-masing partai politik hadir ke pangggung politik dengan figur-figur pentingnya masing-masing, misalnya: Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyon (SBY), PDI Perjuangan dengan Megawati, Gerindra dengan Prabowo, Nasdem dengan Surya Paloh, Perindo dengan Hary Tanoesoedibjo dan lain-lain. Di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Utara dinasti politik pun kelihatannya menjadi fenomena yang tak terelakan.

Di Sulawesi Utara sendiri bertebaran baliho para calon anggota legislatif (DPR), baik dari tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat (DPR RI) yang notabene adalah anggota keluarga/kerabat petinggi partai. Dengan adanya figur-figur dari masing-masing partai tersebut konsep mengenai politikpun seakan dipersempit pengertiannya menjadi ladang untuk memperoleh kekuasaan, dan bila perlu untuk melanggengkan kekuasaan.
Fakta munjukkan bahwa penilaian terhadap pemilukada sejak awal 2012 hingga kini, partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan hanya berkisar rata-rata 60 persen dari jumlah pemilih. Fakta ini cukup mencengangkan dan memprihatikan dalam sistem demokrasi di negara kita.

Jika faktanya seperti itu pertanyaannya ialah Quo Vadis demokrasi kita yang katanya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, adil, dan terbuka?
Saat ini banyak terobosan yang dilakukan oleh partai-partai politik untuk meraup suara/dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya. Salah satunya yang paling hangat adalah usaha partai politik untuk menggaet para artis untuk maju dalam pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan calon anggota legislatif, baik dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Tingkat kepopuleran para artis dianggap sebagai senjata yang efektif dan efisien untuk meraup suara dari masyarakat, tanpa memikirkan tingkat elektabilitasnya. Tapi, efektifkah cara yang ditempuh partai politik ini?

Urgensi Pendidikan Politik di Indonesia
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik berimplikasi pada partisipasi politik masyarakat. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik, banyak masyarakat yang enggan terlibat dalam percaturan politik negara kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak masyarakat kita yang justru menjadi apatis terhadap kehidupan berpolitik di negara kita, ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah urusan para pemimpin dan anggota partai politik saja. Bahkan parahnya lagi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang budaya politik, banyak masyarakat yang memilih menjadi golput (golongan putih) dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, pemilihan anggota legislatif, dan lain sebagainya.
Fenomen yang terjadi di atas menimbulkan pemikiran baru akan pentingnya pendidikan politik.

Pendidikan politik bagi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk menata kembali sistem politik negara kita, sekaligus pemahaman yang benar tentang politik. Pendidikan politik yang dimulai sejak dini akan membuat masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang mengerti betul tentang politik, entah terlibat langsung dalam kegiatan politik atau tidak terlibat langsung.
Pendidikan politik menurut Marita Ahdiyana (2009) memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Partisipasi politik, terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.
Partisipasi politik adalah bagian dari keikusertaan masyarakat dalam dunia politik.

Menurut Ramlan Subakti (2010:184-185) partisipasi politik dapat dibagi menjadi empat tipe, pertama, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Kedua, sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, apabila partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Ketiga, partisipasi berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayan kepada pemerintah sangat rendah. Keempat, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).
Dalam proses belajar politik (political learning) terdapat sumber atau agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Marcus E. Ethridge dan Howard Handerlman (2008) dalam buku mereka yang berjudul Politics in a Changing Word mengatakan bahwa sumber pendidikan politik yang paling pertama dan terutama adalah: Keluarga, Sekolah/Pendidikan, Teman Permainan, Media Massa, dan Bisnis dan Asosiasi Profesional, Militer, Serikat Buruh, dan Kelompok Agama.
Keluarga, Keluarga menjadi sumber nilai-nilai politik yang pertama. Hasil penelitian di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan bahwa orang cenderung memilih partai politik yang didukung orang tua mereka. Sekolah/pendidikan, Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, melalui beraneka ragam kegiatan sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan gambaran yang jelas tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis (hidden curiculum). Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem tersebut. Kelompok Pertemanan, Meskipun keluarga dan sekolah merupakan pengaruh awal yang paling berpengaruh dalam nilai-nilai politik, tapi proses sosialisasi berlanjut ke masa dewasa.

Sebagai orang yang tumbuh lebih tua, nilai-nilai politik mereka dipengaruhi oleh teman-teman mereka dan rekan kerja. Selama remaja, Teman permainan bersaing dengan orang tua dan guru sebagai sumber nilai-nilai yang paling penting. Media massa, Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televisi dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka. Selain memberikan informasi tentang informasi-informasi politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.

Bisnis dan Asosiasi Profesional, Militer, Serikat Buruh, dan Kelompok Agama, Tidak seperti sekolah, organisasi-organisasi ini merupakan contoh dari “kelompok sekunder” atau organisasi dimana orang bergabung untuk mencapai tujuan bersama. Seperti keluarga, sekolah, dan media, peran utama mereka adalah tidak untuk mempengaruhi nilai-nilai politik, namun masing-masing kelompok dapat memberikan pengaruh politik yang besar terhadap anggotanya. Pengaruh tersebut mungkin secara langsung, seperti ketika kelompok usaha mengumpulkan anggota mereka untuk mengkritik intervensi pemerintah dalam perekonomian, dan lain sebagainya.
Selain sarana-saran pendidik politik di atas, sarana lain yang sangat penting untuk pendidikan politik ialah partai politik. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu sebagaimana yang tersirat dalam UU No. 2 tahun 2008 pasal 11 tentang fungsi partai politik, yang antara lain menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa: Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Akhirnya, pendidikan politik yang efisien dan efektif adalah jawaban terhadap minimnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Peningkatan partisipasi politik masyarakat bukan saja tanggungjawab individu-individu yang terlibat langsung dalam politik praktis, tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga masyarakat Indonesia yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here