JPAR Harus Mundur Setelah Ditetapkan Calon Oleh KPU

0
115
JPAR Harus Mundur Setelah Ditetapkan Calon Oleh KPU
Universitas Negeri Unima

SULUTIMES, Sulut – Berbagai isu terus berkembang terkait dengan keseriusan Rektor Unima Prof Dr Julyeta PA Runtuwene MS (JPAR) bertarung di Pemilihan Walikota (Pilwako) Manado.

Isu yang berhembus tersebut meminta JPAR harus segera mundur dari pemangku tertinggi di lembaga pendidikan Universitas Negeri Manado (Unima).

Desakan inipun ditanggapi baik Ketua Media Center Unima Dr Viktory Rotty dan Humas Unima Irwany Maki SH MH yang juga selaku Kepala Sub Bagian Hukum Unima.

Rotty menjelaskan Unima sementara dalam proses menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, tentunya semua pemangku kepentingan pendidikan mendukung Unima mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Saat ini aktivitas kampus Unima berjalan seperti biasa, baik dalam keadaan normal maupun pandemi dan sampai pada keadaan “normal baru”. Sambil itu pula, Unima sementara melaksanakan tahapan pemilihan Rektor karena masa jabatan Rektor akan berakhir pada 2 September 2020,” terangnya.

Terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah, Rotty menjelaskan Unima berada dalam lingkup daerah yang punya tahapan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tentunya Unima akan berperan sebagaimana peran dan fungsi kampus pada umumnya.

“Terkait dengan salah satu atau beberapa kader terbaik Unima yang akan ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada, itu merupakan hak konsititusi warga negara. Penyaluran hak konstitusi itu tentunya harus sesuai aturan. Ada lembaga penyelenggara pemilu yang punya wewenang mengenai hal ini,” paparnya.

Karena itu, mantan Komisioner KPU Bitung ini berharap agar sejumlah pihak jangan mengait-ngaitkan atau menggiring Unima dengan kepentingan politik tertentu.

“Unima yang adalah lembaga pendidikan bukan lembaga politik. Jika dikait-kaitkan, justru ini yang tidak sesuai aturan,” pungkas Rotty.

Sama halnya disampaikan Irwany Maki, desakan mundur yang terus dihembuskan, harusnya dapat melihat aturan-aturan ASN yang ikut di ajang Pilkada.

“Dasarnya jelas, semua mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 119 dan 123 di situ sangat terang menjelaskan tentang ASN apabila mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah bahwa wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari ASN sejak mendaftar sebagai calon,” jelas Maki.

“Kaitannya pula ada di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 tahun 2016 dalam ketentuan terkait syarat calon kepala daerah dari ASN harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Dan tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 poin 1 Huruf u, bahwa calon kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai calon,” paparnya sembari menambahkan pihak-pihak yang terus mendesak JPAR untuk mundur dapat melihat aturan baru KPU.

“Pelajari saja Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan pemilihan kepala daerah,” kuncinya.

Diketahui, saat ini Rektor Unima Prof Dr Julyeta PA Runtuwene MS sedang mengupayakan dirinya bisa ambil bagian dalam Pilwako Manado. Dua partai, Nasdem dan Perindo pun telah mengusungnya dengan surat rekomendasi.

 

Jakas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here