KPU Sulut Gelar Rakor Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak 2020

0
32
KPU Sulut pada pembukaan Rakor

SULUTIMES, Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak tahun 2020 mendatang bertempat di Mercure Tateli Beach Hotel, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa selama 3 hari yakni (06/08/2020 – 08/08/2020).

Komisioner KPU Kabupaten/Kota se Sulut diwaktu istirahat kegiatan Rakor

Rakor yang dibuka Ketua KPU Provinsi Sulut Ardilles Mewoh tersebut turut menghadirkan Komisioner KPU di 15 Kabupaten/Kota Se-Sulut terutama pada Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan serta Data serta Kasubag Hukum.

Saat membuka Rakor dihadapan seluruh peserta pada sambutanya Ardiles menekankan beberpa poin. dimana dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota harus berani menegakan aturan serta menjujung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu.
“Intinya, laksanakan tugas sesuai dengan kewenagan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan,” ungkapnya.

Sejumlah personil KPU Provinsi Sulut dan Bawaslu Sulut secara bergantian menyampaikan materi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda dan Pimpinan Bawaslu Sulut lainya yakni Kenly Poluan juga tampil sebagai Narasumber terkait Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Dalam materinya kata Malonda. Penanganan pelanggaran administrasi Pilkada berbeda dengan Pemilu. Jika dalam Pemilu kita melakukan mekanisme ajudikasi, maka dalam Pilkada tidak demikian.
“Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam dan PKD hanya menerima laporan, mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU dan jajarannya sesuai jenjang, untuk kemudian ditangani lebih lanjut termasuk pemberian sanksi administrasi oleh jajaran KPU provinsi atau Kabupaten dan Kota, ” jelas Malonda.

Kemudian pada giliranya Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, mengupas tuntas hasil pengawasan pada sub tahapan coklit data pemilih. Didampingi Lanny Ointu, Kadiv Perencanaan dan Data KPU Sulut.

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, rakor kali ini, banyak memberikan penekanan pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih sebagai tahapan yang sedang dijalankan oleh jajaran KPU hingga PPDP.
“Ada beberapa rekomendasi pelanggaran administrasi yang diterima PPK atau KPU kabupaten/Kota, karenanya KPU kabupaten/Kota perlu dibekali dengan kompetensi penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi jajaran Bawaslu,” Ungkap Tinangon.

Lebih lanjut dalam materinya Tinangon memaparkan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan tugas, kewenangan di semua tahapan Pemilihan.
“Secara umum penanganannya harus melalui tahap, pencermatan isi rekomendasi, klarifikasi, penyusunan kronologis dan telaahan, penetapan keputusan hingga pengumuman dan pelaporan,” ungkap Tinangon.

Rakor ditutup, Sabtu 8 Agustus 2020 oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi, setelah sebelumnya Saelangi memantapkan pemahaman tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Badan Ad Hoc.
“Kami berharap KPU Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan secara prosedural. Dan di masa pandemi tetap memedomani protokol pencegahan Covid-19,” harap Salman.

Jakas/Adri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here