Pendampingan Hukum, PDAM Bitung MoU Dengan Pihak Kejaksaan

0
14
Penandatanganan MoU antara pihak PDAM Duasudara Bitung dan Kejari Bitung. (Foto:sulutimes) 

SULUTIMES, Bitung – Berbagai persoalan yang kompleks sering kali menghampiri Perusahaan milik pemerintah baik pusat maupun daerah.

Nah.. Untuk meminimalisir dampak terjadinya persoalan dalam hal ini terkait pengelola dengan pelanggan, manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Duasudara Kota Bitung mengambil langkah antisipasi dengan menggandeng pihak penegak hukum yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung untuk terlibat dalam pendampingan hukum.
Wujud nyatanya, disepakati bersama kedua belah pihak antara PDAM Duasudara Bitung dengan Kejari Bitung yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MoU) tentang pendampingan hukum untuk pemberian denda pada pelanggan yang menunggak, bertempat di ruangan BPU Kecamatan Madidir, Rabu (24/01/2018) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Duasudara Bitung Raymond Luntungan ST dan Kepala Kejari Bitung Agustian Sunaryo SH MH yang langsung pula diserahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh Dirut Luntungan kepada pihak Kejari Bitung, sebagai tindak lanjut pendatanganan kerja sama tanggal 15 Agustus 2017 lalu.
“Langkah ini diambil untuk menjamin kepastian hukum oleh manajemen PDAM Duasudara Bitung termasuk pemberian denda pada pelanggan yang menunggak. Dalam mendapat pendampingan ini, diharapkan terhindar dari langkah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” terang Luntungan.
Luntungan berharap PDAM melalui pendampingan ini akan lebih baik dengan adanya bantuan hukum dari kejaksaan.
“Nantinya kalau ada gugatan hukum dari luar, kami akan meminta bantuan hukum dari pihak kejaksaan,” harapnya.
Sementara itu, Kajari Bitung Agustian Sunaryo mengatakan MoU dengan pihak PDAM Duasudara ini, Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum kepada PDAM, baik diluar ataupun didalam ruang persidangan.
“Kalau nanti pihak PDAM bertindak sebagai tergugat, baik perdata atau tata usaha negara oleh masyarakat, kejaksaan bisa mendampingi lewat SKK dari PDAM,” ujar Sunaryo.
Lanjut Sunaryo, pihaknya pula akan mendampingi pihak PDAM dari sisi luar hukum jikapun hal itu terjadi.
“Pastinya dengan SKK tersebut, kami bersama PDAM akan melakukan penagihan kepada pelanggan yang belum melunasi tunggakannya,” kuncinya.
Turut hadir juga Camat Madidir, Lurah-lurah serta Kepala Lingkungan, RT dan masyarakat.

Royke Rompas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini