Lembaga Adat Bantik Minanga-Malalayang Jelaskan Terkait Kontroversi Surat Pernyataan

0
437
Lembaga Adat Batik Minanga-Malalayang Jelaskan Terkait Kontroversi Surat Pernyataan
Lembaga Adat Batik Minanga-Malalayang Jelaskan Terkait Kontroversi Surat Pernyataan./istimewa

SULUTIMES, Manado – Pasca Aksi Damai Masyarakat Adat Bantik Minanga-Malalayang beredar Surat tentang persetujuan Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir Pantai Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Surat Pernyataan persetujuan reklamasi yang sudah ditempelkan materai Rp. 10.000, telah beredar luas dikalangan masyarakat Bantik Minanga-Malalayang, baik yang berdomisili di pesisir pantai maupun yang tinggal jauh dari pantai. Beredarnya surat tersebut telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Bantik Minanga-Malalayang.

Menyikapi hal ini, Lembaga Pemangku Adat Anak Suku Bantik Minanga – Malalayang ( LPAASBMM) angkat bicara. Ketua Dewan Adat Berty Monangin didampingi Sekretaris Micahel Kalonio, Bendahara Joutje Rumansi, serta Pengurus Lembaga Ferry None, Mansar Mandiri, Richard Tendean dan tua-tua adat Bantik Robby Mongisidi, menegaskan bahwa surat pernyataan yang telah beredar luas dimasyarakat, tidak jelas asal usulnya.

Menurut Berty Monangin, berdasarkan informasi di lapangan, katanya berasal PT. TJ Silfanus dan dijalankan oleh oknum-oknum yang mengaku dari pihak perusahaan. Bahkan diduga ada janji kompensasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan bagi masyarakat yang menandatangani surat pernyataan di atas materai 10.000. Berapa nilai yang dijanjikan oleh oknum yang mengaku berasal dari PT. TJ Silfanus, bervariasi.

Lembaga Adat Batik Minanga-Malalayang Jelaskan Terkait Kontroversi Surat Pernyataan

“Pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, perwakilan LPAASBMM bersama dengan Bantik di perantauan telah menyampaikan hal ini kepada pihak PT. TJ Silfanus di Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran dewan direksi Pak Aswin, Michael Tjia, dan Budi Hadidjadja. Dengan tegas pihak PT. TJ Silfanus mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ataupun memerintah karyawannya untuk membuat surat pernyataan dukungan pekerjaan reklamasi, apalagi menjanjikan kompensasi bagi mereka yang tanda tangan di atas materai 10.000. Jelas surat tersebut bukan dari PT. TJ Silfanus, apalagi tidak kop surat,” jelas Monangin.

Ferry None menambahkan, penjelasan dari pihak direktur dan dewan direksi membuktikan bahwa terkait surat pernyataan yang beredar luas dikalangan masyarakat Bantik Minanga-Malalayang tidak ada hubungan sama sekali dengan PT. TJ Silfanus. Tapi anehnya, oknum-oknum yang menjalankan surat dukungan tersebut mengaku bahwa mereka dari pihak PT. TJ Silfanus.

“Kedua hal ini membuat masyarakat jadi geram. Di satu sisi, oknum yang menjalankan surat pernyataan tersebut mengaku dari pihak PT. TJ Silfanus, akan tetapi pihak PT. TJ Silfanus lewat jajaran direksi dengan tegas mengatakan tidak tahu, surat tersebut bukan dari pihak mereka. Polemik ini tentunya harus secepatnya dijernihkan oleh pihak terkait, karena bisa berpotensi konflik. Diduga ada oknum-oknum yang memanfaatkan isu reklamasi ini demi keuntungan pribadi dengan mengedarkan surat pernyataan ini untuk transaksi finansial dengan PT. TJ Silfanus,” kata None.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat adat Bantik Minanga-Malalayang agar berhati-hati menandatangani surat di atas materai 10.000 karena memiliki konsekuensi hukum, apalagi surat tersebut tidak jelas dari mana asal usulnya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, perkokoh spirit persaudaraan yang dilandasi falsafah hidup masyarakat adat Bantik ‘Hinggirlidang, hintakinang, hintarlunang’,” ajak Ferry None.

JO

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini