Bawaslu Minsel Atensi Potensi dan Kerawanan Pelanggaran Pilkada 2024

0
57
Bawaslu Minsel Atensi Potensi dan Kerawanan Pelanggaran Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem

SULUTIMES, Minsel – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 terus bergulir. Khusus untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minsel saat ini dilaksanakan penetapan Panwascam.

Dan selaku lembaga pengawas pemilu Bawaslu Minsel terus melaksanakan tugasnya dalam tugas pengawasan jalannya tahapan Pilkada.

Atensi Bawaslu Minsel terkait potensi dan kerawanan pelanggaran Pemilu. Biasanya terjadi di masa kampanye, maka dari itu Bawaslu Minsel jauh hari selalu mengingatkan kepada para paslon yang nanti akan ditetapkan sebagai peserta Pilkada Minsel 2024, maupun tim kampanye untuk selalu mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku selama kampanye.

Serta juga dalam kampanye Calon atau partai politik dilarang menghasut, memfitnah, mengadu-domba partai politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok dan/atau partai politik.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem mengatakan bahwa ada beberapa larangan yang tak boleh dilanggar selama masa kampanye diantaranya Dilarang mempersoalkan dasar negara dan pembukaan UUD 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan.

“Juga dalam kampanye Calon atau partai politik dilarang menghasut, memfitnah, mengadu-domba partai politik, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok dan/atau partai politik,” tuturnya.

Eva Keintjem juga mengatakan dalam kegiatan-kegiatan kampanye, untuk tidak mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah yang sah.

“Masyarakat harus mengetahui bahwa selama dalam tahapan kampanye, dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah, serta menggunakan tempat ibadah atau pendidikan untuk kegiatan kampanye,” tegasnya.

“Kegiatan-kegiatan kampanye, juga dilarang melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki, dan atau menggunakan kendaraan dijalan raya, serta dilarang melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten,” pungkas mantan Komisioner KPU Minsel ini.

Jakas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini