Bawaslu Minut Gelar Sosialisasi Netralitas ASN

0
11
Sosialisasi netralitas ASN oleh Bawaslu Minut.(ist)

SULUTIMES, Minut – Bawaslu Minahasa Utara (Minut) melalui Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S), melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minut Tahun 2020, di Hotel Sutan Raja, Senin (7/9/2020).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Komisioner Bawaslu Minut Rocky Marciano Ambar SH LLM MKn, dalam sambutannya Ambar berharap agar menjelang Pilkada pada tanggal 9 Desember tidak ada ASN yang terlibat dalam politik praktis. “Kegiatan ini juga adalah bagian dari kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan, serta memberikan pemahaman kepada ASN terkait dengan tupoksinya,” ungkap Ambar.

Kegiatan ini dihadiri oleh ASN dalam hal ini Kepala Dinas, Camat, Hukum Tua Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minut. Serta menghadirkan narasumber dari pengamat politik Indonesia Ray Rangkuti yang juga adalah merupakan pendiri Lingkar Madani sebuah lembaga masyarakat yang beraktivitas memantau Pemilu.

Dalam materinya ia menyampaikan, kalau merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 memang Kepala Desa tidak disebut sebagai pejabat negara. “Tetapi kalau mau lihat dari tugas fungsi kewenangannya Kepala Desa itu sebagai pejabat negara kenapa karena Kepala Desa bisa buat aturan yang mengikat warganya, itu bedanya sama ASN kalau ASN hanya semata-mata pelaksana aturan dan tidak membuat aturan. Kalau Kepala Desa disebut dengan aturan yang mengikat desa tentu saja dan bukan aturan yang mengikat seluruhnya,” jelasnya.

Tentunya aturan itu harus bersama dan disetujui dengan aparat desa yang lain, jadi bukan semata ditetapkan oleh Kepala Desa karena model pengambilan keputusan sekarang yang mengikat dengan publik, ketentuan publik yang mengatur publik tidak boleh dibuat sepihak oleh pihak eksekutif.

“Kalau dalam konteks Pemilu dan Pilkada dua status ini sama diberlakukan sebagai ASN yang Kepala Desa ASN tentu saja Camat-camat dan ASN yang lain aturannya sama juga. Hal yang paling prinsip dari ASN seperti kita ketahui Indonesia pasca reformasi lagi bersifat sentralistik, otonom tidak, negara desentralisasi tidak kalau kita di jaman orde baru kita Sibarilisme semua keputusan dari yang paling kecil di tingkat Desa sampai dengan di tingkat Nasional diputuskan oleh pimpinan pusat,” ulasnya.

Lanjutnya, karena ASN adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu identitas yang sama maka prinsip kedua dari ASN itu adalah tidak bisa tidak ia harus netral karena ASN tidak mengabdi kepada kepala daerah ASN tidak mengabdi kepada Gubernur, ASN tidak mengabdi kepada Bupati atau Walikota bahkan tidak mengabdi kepada Presiden.

“Lalu kepada siapa ASN mengabdi, ASN harus mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disitulah ASN mengabdi dan hanya disitulah pengabdian ASN. Presiden lima tahun bisa berganti paling hebat sepuluh tahun, Gubernur lima tahun bisa berganti paling hebat sepuluh tahun, begitu juga Bupati dan Walikota. Tetapi PNS akan bisa abadi 20 tahun, 30 tahun di tempat yang sama di status yang sama meskipun di tempat yang berbeda-beda itulah hebatnya seorang ASN,” tutup Rangkuti.

Qys

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here