Bawaslu Minut Gelar Rakor Partisipatif Pemuda

0
19
Rakor Bawaslu Minut dengan generasi muda.(ist)

SULUTIMES, Minut – Bawaslu Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Partisipatif Pemuda Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur Sulut serta Bupati dan Wakil Bupati Minut, di Hotel Sutan Raja Minut, Jumat (6/11/2020).

Rakor yang melibatkan pemuda dan pemudi ini, dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Minut Simon Herman Awuy SH. Dalam sambutannya ia berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, bisa membawa dampak positif bagi pemuda dan pemudi dalam mengawal pesta demokrasi di Sulut terlebih khususnya di Minut.

Selain itu juga, Anggota Bawaslu Minut Rocky Marciano Ambar SH LLM MKn juga menambahkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melibatkan langsung tokoh pemuda dan pemudi yang adalah merupakan the next generation, untuk mempunyai kepedulian khusus bersama-sama dengan Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi tahun 2020 ini.

Ambar juga menambahkan, dalam mengawal pesta demokrasi, bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggara saja, tetapi tokoh pemuda dan pemudi juga harus punya peran penting, dalam memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dengan kapasitas sebagai tokoh pemuda dan pemudi yang berada di lingkungan atau tempat-tempat peribadatan umat beragama contohnya di Gereja maupun di Masjid.

“Tentunya posisi ini sangat baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses demokrasi, agar masyarakat dalam menggunakan hak pilih nanti pada tanggal 9 Desember 2020, tidak mudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutup Ambar.

Sementara itu pengamat politik Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan, subtansi demokrasi di Indonesia sudah menurun dan jangan sampai teknisnya juga ikut menurun. “Dari mana kita tau bahwa subtansi demokrasi di Indonesia menurun,” katanya dengan nada bertanya.

“Pertama tentunya dapat kita lihat di tahun 2020 ini banyak sekali kita lihat praktek dinasti politik hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mohon maaf kalau mau disebut Presiden juga masuk didalamnya.
Hal ini tentunya bertentangan dengan demokrasi yang kita inginkan bersama. Demokrasi yang kita inginkan bukan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu, tetapi sebaliknya untuk mendistribusikan kekuasaan kepada semua orang, karena salah satu semangat reformasi 1998 adalah anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),” jelasnya.

Persoalan yang kedua lanjutnya adalah politik uang yang terus terjadi. “Oleh karena itu, kita juga harus mempertahankan subtansinya dengan betul-betul berjanji dan berkomitmen untuk tidak membiarkan praktik politik uang itu terjadi. Politik uang sangatlah berbahaya dan jangan main-main dengan yang namanya politik uang.

Kita harus pastikan didalam Pilkada ini meski tahapannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan karena ada permasalahan
pandemi Covid-19, tetapi penyakit politik uang juga harus kita cegah dengan mari sama-sama kita kawal agar Pilkada 2020 khususnya di Minahasa Utara dan terlebih khusus di Sulawesi Utara boleh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan tahapannya berlangsung dengan baik,” ulasnya.

Semua pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan Pemilu atau Pilkada bisa diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu. “Selain itu juga tidak ada praktek politik uang dan hasilnya nanti akan mencerminkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat baik di Minahasa Utara maupun di Sulawesi Utara,” ungkap Rangkuti.

Jerry Sumampouw juga menambahkan bahwa jiwa muda itu yang mendorong perubahan-perubahan itu terjadi, kalau kita mau merunut satu persatu mulai dari era reformasi bahwa yang mendorong perubahan-perubahan terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh tokoh pemuda dan pemudi.

Sumampouw juga menambahkan bahwa saat ini salah satu problem dalam penindakan pelanggaran pada Pilkada itu karena minimnya laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Kordiv Pengawasan Kenlly Poluan SPd MSi mengatakan, kegiatan ini sagat penting dilaksanakan karena diketahui bersama bahwa selama Pemilu, laporan masyarakat sangatlah minim terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.

“Oleh karena itu melalui kegiatan ini kami sebagai Bawaslu berharap agar semaksimal mungkin tokoh pemuda dan pemudi bisa memberikan informasi ke Bawaslu apabilah ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan di mana kita tempati saat ini.

Saat ini kami juga dari Bawaslu mendorong Pengawas tingkat Kelurahan Desa melalui kegiatan kanvasing dengan berkunjung dari rumah ke rumah, guna untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dampak dari politik uang, serta larangan-larangan dalam tahapan Pilkada yang akan berkunjung pada pelanggaran Pemilu,” tutup Poluan.

Qys

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here