Panwaslu Kecamatan se-Minut Diingatkan Sinergi Laporkan SPJ

0
24
Panwaslu Kecamatan se-Minut Diingatkan Sinergi Laporkan SPJ
Bimtek Bawaslu Kabupaten Minut./istimewa

SULUTIMES, Minut – Pasca terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Bimtek Penyelesaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Panwaslu Kecamatan Dan Evaluasi Kerja Sekretariat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Minut sejak hari Rabu-Jumat, 13-15 Januari 2021 yang dihadiri oleh Ketua, Kasek, PUMK, 1 (satu) Orang Staf pengelolaan keuangan Panwaslu Se-Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan Staf Sekretariat Bawalus Kabupaten Minut.

“Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk mengevaluasi Kinerja Kasek, PUMK, dan Staf terlebih khususnya dalam proses Penyelesaian Laporan akhir Surat Pertanggungjawaban Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Minahasa Utara sekaligus untuk dapat merekap di masing-masing kecamatan agar secepatnya diselesaikan,” ujar Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Michael S A Polii ST, dalam sambutannya usai membuka kegiatan.

Polii berharap dalam proses penyelesaian laporan akhir Surat Pertanggung jawaban ada sinergitas yang baik diantara Ketua, Anggota, Kasek, PUMK, dan Staf Panwaslu Kecamatan. Agar sukses dalam pembuatan Laporan Surat Pertanggung jawaban Panwaslu Kecamatan.

Kegiatan ini pula menghadirkan pembicara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bagus Putu Santika SE MSi Ak yang adalah merupakan Korwas IPP BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam kesempatan ini saya akan berbicara terkait dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pada kesempatan ini, Santika membuat simulasi terkait dengan Pengendalian Resiko menurutnya hal ini dianggap sangat penting dan perlu diketahui oleh seluruh peserta yang hadir pada saat ini.

Dikesempatan yang sama, Lusiana Selly Kopong dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan terkait dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, menurut Kopong pedoman yang dibuat oleh Sekjen Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433 BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 adalah dasar acuan yang mengarah pada PMK.

“Untuk itu kita melakukan Pertanggung jawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan oleh sebab itu yang menjadi titik untuk dibahas adalah yang berkaitan dengan tugas kita yang lebih cenderung kepada Mekanisme Penyelesaian Tagihan, Pembukuan Bendahara Pengeluaran, dan Pelaporan Realisasi Anggaran. Karena sesungguhnya disinilah titik dan tanggung jawab kita sebagai PUMK,” tutur Kopong.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut Aldrin Arthur Christian SSTP yang hadir mengingatkan peserta bimtek agar mengikuti arahan Sekjen Bawaslu RI saat melakukan Kunjangan Kerja di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus Bawaslu Sulut serta Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bahwa Sukses Pengawasan, Sukses Pelaksanaan, tetapi juga Sukses Pelaporan Pertanggung jawaban.

“Makna dari pelaksanaan Bimtek Penyelesaian Laporan Surat Pertanggungjawaban Panwaslu Kecamatan Dan Evaluasi Kerja Sekretariat adalah bagian dari pengantar untuk mengingatkan bagaimana kita ini adalah satu keluarga,” terangnya.

Lanjut Christian, satu keluarga dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum artinya kita juga saling mengingatkan, saling menjaga, saling mengsuport. Apa fungsinya dari kegiatan ini yaitu untuk kita saling koordinasikan bersama apabilah ada hal-hal yang masih kurang untuk dilengkapi secara bersama-sama, terkait dengan pelaporan-pelaporan setiap Divisi bahkan Sekretariat pasti ada laporan-laporan yang harus disampaikan.

“Baik itu Laporan Pengawasan pelaksanaan Pemilihan, Laporan Divisi SDM terkait dengan jajaran, proses perekrutan sampai pada Bimtek dan kemudian update data kemudian Perselisihan Hasil Pemilihan langka-langka atau kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan termasuk juga dengan Laporan Penindakan Pelanggaran harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan tentunya laporan akhir itu di Bawaslu RI,” paparnya.

“Salah satu poin plus untuk Bawaslu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah telah dilaksanakannya program kanvasing pengawasn yang kemudian sudah dilirik oleh pusat. Ini adalah merupakan Pendidikan Demokrasi yang kita laksanakan walaupun disamping itu kita juga melaksanakan tugas Pengawasan,” tutup Christian.

Jakas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here