Cegah Pelanggaran Netralitas ASN, Walikota Tomohon Tandatangani Kerjasama dengan Bawaslu

0
22
Penandatanganan kerjasama dalam rangka mencegah pelanggaran netralitas ASN.(ist)

SULUTIMES, Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bawaslu Kota Tomohon, dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn JH Malonda, Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang serta sejumlah jajaran dan Anggota Bawaslu Kota Tomohon, di Ruang Rapat Walikota Tomohon,  Kamis (16/7/2020).

Tujuan dari penandatanganan Kerjasama antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Tomohon adalah, dalah satu bentuk strategi pengawasan Bawaslu Tomohon, mengantisipasi kerawanan pada pelaksanaan Pilkada 2020, yang sudah dipetakan oleh Bawaslu RI. “Maka untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang berkualitas antara lain dengan melakukan  kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Tomohon.
Kerjasama ini juga sebagai emplementasi bentuk efisiensi kegiatan pengawasan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN. Hal ini sebagai langkah antisipatif yang bertujuan edukatif terhadap potensi pelanggaran ASN pada pelaksanaan Pilkada di Kota Tomohon, serta proses tindak lanjut terhadap kemungkinan adanya rekomendasi Bawaslu maupun KASN,” ungkap Koordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Irval Dokal.

Ia juga menjelaskan, ruang lingkup kerjasama ini untuk memudahkan kegiatan pencegahan baik dalam bentuk sosialisasi ketentuan perundang-undangan maupun fasilitasi untuk pelaksanaan sosialisasi potensi pelanggaran oleh ASN pada penyelanggaraan Pilkada Kota Tomohon, sehingga adanya koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam pengawasan terkait netralitas ASN terutama lingkup Pemerintahan Kota Tomohon.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda yang juga Selaku Koordiv SDM ini mengapresiasi Kota Tomohon yang menjadi pioner dalam MoU pemerintah dengan Bawaslu. ”Ini pertama di Sulut dan di Indonesia hanya ada beberapa daerah yang melakukan hal seperti ini dan yang sepanjang saya tahu dan aktif sebagai penyelenggara, belum pernah ada kerjasama yang ditandatangani oleh Bawaslu atau Panwas dengan pemerintah. Termasuk di tingkat provinsi Sulut,” ucapnya.

Dalam kesempatannya Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan selaku Koordiv SDM mengatakan, proses tahapan Pilkada di Kota Tomohon sementara berlangsung, karena itu melihat jalannya demokrasi di Kota Tomohon maka Bawaslu Kota Tomohon terus berkomitmen untuk menjaga proses pemilihan ini berjalan dengan baik. “Diantaranya adalah menjaga netralitas ASN sehingga ASN harus menjaga tongkat tegaknya demokrasi di Kota Tomohon,” katanya.

Kemudian juga Koorvid Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Steffen Linu mengatakan, jerjasama Bawaslu Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Tomohon adalah dalam konteks pencegahan terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2020. Bawaslu Kota Tomohon mencoba membuat terobosan dengan cara langsung mendatangi ASN dimana mereka bekerja yang disimbolisasikan dengan adanya penempatan dan pemasangan media sosialisasi milik Bawaslu Kota Tomohon yang berisi larangan dan sanksi netralitas ASN se-Kota Tomohon, di tempat-tempat strategis milik Pemerintah Kota Tomohon yang bisa diakses oleh ASN seperti lobby di seluruh Kantor Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. “Dengan cara ini kami berharap dan berkeyakinan bahwa ketika ASN melihat dan membaca tentang larangan dan sanksi netralitas ASN pada pemilihan Tahun 2020, mereka secara langsung akan memahami bahwa ada aturan yang mengatur dan membatasi mereka. Maka tidak akan ada lagi alasan bagi ASN di Kota Tomohon untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya larangan dan sanksi dimaksud, ketika mereka ditemukan dan dilaporkan telah melakukan tindakan tindakan yang dilarang pada kontestasi ini. Bawaslu akan memproses laporan atau temuan terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kota Tomohon,” ungkapnya.

“Kami juga mengapresiasi komitmen Walikota Tomohon untuk menjaga integritas ASN menghadapi kontestasi politik pada Pilkada di Kota Tomohon, dengan menjadi pejabat pembina kepegawaian pertama di Sulawesi Utara yang berani menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bawaslu untuk mengawal netralitas ASN,” tutup Irvan Dokal.

Dalam proses penandatanganan ini juga tidak lupa menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19.

HBT/Qys

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here