Bawaslu Tomohon Koordinasi Langsung Dengan Dukcapil dan Lapas Terkait Daftar Pemilih

0
7
Koordinasi Bawaslu Kota Tomohon.(ist)

SULUTIMES, Tomohon – Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Irvan Dokal didampingi Kepala Sekretariat Vernon Mamuaja beserta Staf Bawaslu Kota Tomohon, melakukan koordinasi terkait daftar pemilih ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan Lembaga Pembinaan Khusus Tomohon, Jumat (17/7/2020).

Dalam kesempatan ini saat ditemui langsung di kantornya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon  Albert J Tulus mengatakan akan mengimbau langsung ke kelurahan-kelurahan menyampaikan ke masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dan mengimbau ke jajarannya langsung agar melakukan pengelompokan data  perkelurahan, perlingkungan  dan perkeluraga agar kelurahan dapat mengetahui mana saja keluraga yang belum melakukan perakeman e-KTP termasuk mendata yang sudah meninggal.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Marulye Simbolon saat ditemui mengatakan, ada persoalan terkait daftar pemilih yang berasal dari luar Kota Tomohon, karena mengintat bukan hanya pemilihan kepala daerah saja ada juga pemilihan Gubernur Sulawesi Utara, namun Simbolon mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan KPU terkait warga binaannya yang berasal dari luar wilayah Kota Tomohon, sehingga secara administrasinya telah melakukan tanggung jawabnya kepada warga binaannya. “Lembaga Pembinaan Kelas II siap terus dengan BawasluTomohon terkait warga binaan mana saja yang sudah wajib memilih baik dalam pemilihan Wali Kota Tomohon dan pemilihan Gubernur di Sulawesi Utara dan siap memberikan informasi untuk memastikan hak pilih bagi warga binaan,” jelasnya.

Dokal dalam penyampaiannya mengatakan, Bawaslu Tomohon sudah melakukan pemetaan kerawanan terkait data pemilih terhadap pemilih yang sudah meninggal maupun anggota TNI, Polri yang tidak memiliki hak pilih yang bisa saja namanya masuk dalam daftar pemilih, juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk memasitikan yang memilki hak pilih diakomodir pada proses pemutakhiran data pemilih. Meski kemudian Bawaslu dalam proses pengawasan ini karena tidak mendapatkan dokumen A.KWK yang menjadi dasar pencoklitan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Strategi pengawasan dilakukan lewat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengawasi data pemilih yang akurat salah satunya dengan membuat kelompok kerja dalam rangka efektifitas pengawasan,” kuncinya.

HBT/Qys

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here