Dugaan Konspirasi Penambangan Pasir Ilegal PT.MARGA dan Kades Buntalo Diserius DLH Sulut

0
112
Kabid DLH Sulut Arfan Basuki bersama rombongan serta Kades yang bersangkutan saat meninjau lokasi digaan kegiatan penambangan pasir pantai secara ilegal dikawasan muara sungai Ayong, Kecamatan Sangtombolang

SULUTIMES, Bolmong – Laporan warga terkait dugaan konspirasi antara PT.Marga dan Oknum Kepala Desa Buntalo, Kecamatan Lolak dengan inisial HS, terkait Penambangan pasir secara ilegal dikawasan muara sungai Ayong Kecamatan Sangtombolang mendapat tanggapan serius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Untuk pembuktianya, melalui Kepala Bidang Penataan Lingkungan DLH Sulut Arfan Basuki yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup DLH Bolmong Erni Tungkagi beserta rombonganya langsung melakukan peninjauan dilapangan. Kamis (19/08/2020)

Nampak tumpukan pasir pantai yang diduga kuat hasil penambangan ilegal di muara sungai Ayong yang dilakukan oleh PT.Marga

Benar saja, saat tiba kawasan muara sungai Ayong nampak terbentang kubangan-kubangan cukup luas yang duga kuat dampak dari aktivitas penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh PT Marga.

Kepala Desa Bunatalo HS pun saat ditanyai pihak DLH terkait keterlibatanya pada penambangan pasir ilegar tersebut tidak mampu mengelak bahkan mengakui kalau dirinya lah yang memberikan restu kepada PT.Marga melakukan kegiatan penambangan pasir meski diketahui Perusahaan yang bersangkutan tidak mengantongi ijin resmi.
“Sebagai imbalan kepada PT. Marga yang sudah membantu Desa Buntalo pada kegiatan perkerasan jalan akses menuju ke kawasan pantai, pihak Desa pun mempersilahkan Perusahaan dimaksud memasukan alat berat mengangkut pasir disana,” ucap HS.

Kabid DLH Arfan pun memberikan teguran secara langsung kepada Oknum Kades bahwa tindakan yang bersangkutan itu tidak dibenarkan bahkan melanggar ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan.
“Sekalipun dalilnya untuk normalisasi, pihak Desa tidak berhak sembarang memberikan ijin untuk melakukan kegiatan penambangan kepada perusahaan manapun apa lagi diwilayah muara yang memang terbentuk secara alamia,” ungkap Arfan.

Menurutnya alasan normalisasi wilayah muara ini memang cukup mengelitik dan terkesan dibuat-buat untuk pembenaran saja. sebab yang namanya normalisasi muara itu memang jarang terjadi apa lagi diwilayah yang cukup banyak tumbuhan mangruf.
“Normalisasi diperbolehkan asalkan sudah melalui proses kajian teknis dan pertimbangan tatakelola lingkungan yang benar,” sebut arfan.

Ia juga menambahkan kalau data lapangan yang dari hasil kunjungannya tersebut nantinya akan dijadikan data pendukung untuk menindak lajuti laporan warga yang sudah di sampaikan jauh sebelumnya.
“Memang cukup banyak laporan penambangan ilegal yang masuk ke DLH dengan melibatkan perusahaan yang sama. sehingga sebagai instansi teknis tentu akan memberikan tidakan yang boleh menimbulkan efek jerah,” pungkasnya.

(ADR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here