Dengar Langsung Penyampaian Jokowi Terkait Pengendalian Inflasi, Bupati Limi Siap Amankan Arahan

0
15
Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit bersama sejumlah kepala daerah saat mengikuti kegitana pengarahan Presiden jokowi di Jakarta (Foto:Istimewa)

SULUTIMES, Bolmong – Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat terhadap pengendalian inflasi secara nasional, Pj Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit, MM menghadiri kegiatan pengarahan Presiden Joko Widodo, Kamis, (29/9/2022) di Jakarta Convention Center.

Pengarahan Presiden Joko Widodo ini mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pembahasan mengenai sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Nampak Bupati Limi melakukan foto bersama usai kegiatan pengarahan Presiden Jokowi. (Foto:Istimewa)

Turut hadir pada acara tersebut selain Bupati dan Gubernur se Indonesia, nampak juga Panglima TNI bersama Kapolri, seluruh menteri, kepala lembaga, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komanda daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati).

Berkaitan dengan kegitan itu, Bupati Limi menyampaikan bahwa dirinya siap menjalankan apa yang menjadi arahan dari Presiden RI. “Menghadiri pengarahan presiden berkaitan dengan pengendalian inflasi di daerah, percepatan penghapusan kemiskinan dan tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Jakarta,” kata Mokodompit.

Bupati Limi bersama Gubernur Sulut Oli dondokambey dan sejumlah Bupati foto bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.

“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial] ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

“Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Untuk itu, Inpres 4/2022 menugaskan 28 kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga instrumen kebijakan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

“Data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi, untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat,” ujarnya.

Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan, yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Sedangkan Kemenko Perekonomian, tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah,” ujar Luhut.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan data P3PE ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk digunakan sebagai data rujukan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Advetorial)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini