Suasana RDP di ruangan Komisi III DPRD Bolmong

SULUTIMES Bolmong – Komitmen Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow ( Bolmong) Yasti Suprejo Mokoagow untuk mensejahterakan warga petani makin dipertanyakan. hal itu seiring kebijakan yang dikeluarkanya terkait pengadaan stock bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) khususnya beras tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada didalam daerah.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong Sulhan Manggabarani SE, SH pun menyinggung hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah SKPD. Selasa (02/05/2020).

Sebagaimana pantauan Sulutimes.com. Dari serangkaian argumentasi yang dilontarkan personil Komisi III kepada dinas terkait penanggulangan dampak Covid 19 di Bolmong yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dan Badan Ketahanan Pangan (BKP). ada beberapa poin kritikan yang terbilang cukup menohok dan mengarah kepada kebijakan orang nomor satu Bolmong. diantaranya berkaitan dengan pengadaan stock Bantuan sembako yang dibeli dari luar daerah.

Menurut Sulhan. pengadaan stock bantuan terutama beras dari luar daerah ini terbilang cukup mengelitik keberadaanya sebagai wakil rakyat. sebab, hal itu dipandang tidak sejalan dengan konsep pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan dan perputaran ekonomi dalam daerah.
“Bolmong dikenal sebagai lumbung berasnya Sulawesi Utara dimana setiap tahunnya mengalami surplus. kemudian apa alasanya sehingga Pemkab tidak memanfaatkan situasi ini untuk saling berbagi keuntungan dengan membeli hasil pertanian warga,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Bolmong ini menyebutkan saat ini pihaknya banyak mendapat aduan warga terutama petani padi dimana ternyata stock beras petani banyak yang menumpuk di gudang-gudang para pengusaha gilingan padi.
“Kita cukup bingung. sebab, pernyataan Bupati dinilai tidak konsisten dengan arah kebijakan Daerah. disatu pihak ada instruksi resmi meminta warga untuk bercocok tanam, disisi lain turun kebijakan daerah justru membeli stock beras dari luar,” ungkap Sulhan.

Aleg mudah ini juga menegaskan supaya kedepanya Pemkab bolmong lebih bijaksana lagi dalam menentukan arah kebijakan apa lagi disituasi pandemi seperti sekarang ini.
“Situasi darurat tidak mesti di jadikan alasan untuk sembarang mengambil kebijakan. tapi disaat seperti ini pengambilan keputusan cepat, tepat dan terukur itu sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dalam daerah,” ungkap Sulhan.

Senada disampaikan Supandri Damogalad SIP selaku sekretaris Komisi III dirinya menyebutkan pemanfaatan anggaran Daerah untuk pengadaan bantuan bagi warga terdampak covid adalah langkah tepat, namun akan lebih produktif lagi jika puluhan miliar uang daerah itu jika berputar dalam daerah.
“Rasanya akan lebih efektif jika pemkab membentuk tim pengadaan stock bantuan dibawah kendali Dinas terkait yang kemudian melibatkan para pengusaha gilingan padi,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Drs Abd Haris Bambela Msi menanggapi pernyataan komisi III terkait pengadaan stock Sembako terutama beras. Pemkab Bolmong terpaksa melakukan pembelian dari luar atau pihak ketiga. mengingat untuk pengadaan stock sebanyak 900 ton secara sekaligus. jika hanya berharap membeli dan mengumpulkan dari seluruh petani di Bolmong tentu akan membutuhkan waktu panjang.
“Ini kondisi yang tidak normal, sehingga dalam pengadaan stock, kita membeli beras dari pihak Bulog,” ungkap bambela.

Demikian juga Kadis DKP I Nyoman Sukra mengatakan, untuk pengadaan barang Pemkab memang menggunakn jasa penyedia yang disertai dengan perjajian kontrak kerja sama setiap bulanya. mengertinya dengan adanya kotrak tersebut, stiap bulan pihak penyedia barang dapat kita evaluasi.
“Usulan pengadaan stock dari dalam dalam daerah nanti akan disampaikan kepada pimpinan dan semoga saja akam di setujui,” singkatnya.
(ADRI PAPUTUNGAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here