Gubernur OD : Jangan Ada Politik Identitas

0
6
Pembukaan Rakor pilkada serentak 2018 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut.(foto:hmsprovsulut)

 

SULUTIMES, Sulut – Politik identitas dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Hal ini dituturkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE saat giat Rakorda Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (13/3/2018).
“Saya minta masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas menjelang Pilkada Serentak 2018 yang bakal digelar di 6 kabupaten dan kota di Sulut pada 27 Juni 2018,” tegasnya.
“Untuk itu, marilah kita menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan Pilkada Serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas,” pinta Gubernur OD.
Diketahui, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Oleh karena itu, Gubrnur Olly menegaskan sinergitas dari semua pemangku terkait adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro itu.
“Kunci utama untuk mensukseskan Pilkada adalah sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder,” tandasnya.
Lanjut Olly, Pilkada Serentak diikuti 16 Pasangan Calon (Paslon) serta 626.892 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar pada 79 Kecamatan dan 800 Desa/Kelurahan. Ia menyebutkan dukungan Pemprov Sulut terhadap hajatan politik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Bantuan sebesar Rp. 2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan, sosialisasi, dan monitoring Pengamanan Pilkada Serentak di Tahun 2018 ini,” ungkap Olly.
Hal senada disampaikan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito yang mengimbau masyarakat mewaspadai politik identitas yang mengedepankan suku, agama dan golongan pada Pilkada 2018.
Dikatakan Waskito, untuk persiapan menghadapi Pilkada Serentak, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan melakukan deteksi dini.
“Perlu kepekaan dan tanggap terhadap situasi di tengah masyarakat, sehingga apabila ada kejadian kecil cepat direspon agar tidak membesar dan tidak menjadi konflik,” bebernya.
Sementara itu, Plt Kaban Kesbangpol Sulut Drs Meiki M Onibala MSi menjelaskan tujuan dilaksanakannya Rakorda Pilkada Serentak.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur pemerintah daerah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018,” ujarnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Kabinda Sulut Laksma TNI Heri Jamhari serta para bupati dan walikota se Sulut.

 

Janni Kasenda

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini