Novita Umboh: Cost Politik Mahal Harus Berdampak Bagi Perubahan Bangsa

0
20
Novita Umboh SH MH

SULUTIMES, Sulut – Carut marut perpolitikan di tanah air yang terus bergelora, membuat sejumlah elemen masyarakat menilainya dari berbagai sudut pandang.
Yang paling mencolok terkait biaya atau bahasa kerennya cost politik yang terbilang mahal.
Tentu dengan tingginya cost politik harusnya memberikan dampak positif bagi perubahan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Ini yang menjadi penilaian sosok wanita yang lekat dengan dunia politik Novita Umboh SH MH.
Keke asal Minahasa ini berpendapat Pemilu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan proses politik merupakan salah satu sarana penegakan kedaulatan rakyat.
“Hingga kini proses pemilu di Indonesia terus berlangsung. Yang terakhir pemilihan langsung pimpinan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota,” ujarnya saat bersua dengan sulutimes.com di salah satu rumah kopi bilangan sario, Rabu (11/7/2018).
Lanjutnya, kondisi pemilu langsung saat ini dikatakan salah satu tenaga ahli DPR RI ini lebih erat kaitannya menyangkut soal biaya politik/pemilu itu sendiri.
“Biaya pemilu memang mahal. Sehingga ada wacana wacana saksi pemilu dibiayai oleh negara/APBN. Nah dari sisi pembiayaan penyelenggaraan, APBN untuk Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu Serentak 2019 Pemerintah menyiapkan Rp26 triliun. Pembiayaan tersebut di luar kocek yang harus dikeluarkan masing-masing kandidat pilkada maupun bakal calon di legislatif dan presiden,” tutur Umboh.
Hal ini di tambah dengan aturan tentang partai politik dan sumbangan dari APBN juga melonjak signifikan dari awalnya Rp120 per suara meningkat menjadi Rp1.000 per suara.
“Besaran ini juga telah mendapat tanggapan positif dari KPK dalam upaya mengurangi praktik korupsi,” ungkapnya.
Dari berbagai sudut pandang disimpulkan Novita, bangsa Indonesia patut berbahagia atas pencapaian demokrasi yang telah dicapai sejak reformasi.
“Menurut saya, Pemilu sejatinya adalah kontrak sosial antara masyarakat dan partai politik. Kita semua menginginkan kontrak sosial yang berkualitas bagi demokrasi di Indonesia, yang tentunya berujung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

 

Redaksi/Jakas

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here