SULUTIMES, Minahasa – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi Kantor Bupati Minahasa, Kamis (19/7/2018).
Pertemuan lembaga anti rasuh tersebut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa ini, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Minahasa.
Tim yang terdiri dari Muhammad Indra Furqon selaku Koordinator KPK Sulut dan Nexio Hermus Koordinator KPK Sulteng,
kemudian melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Minahasa Drs Royke H Mewoh DEA di ruang kerjanya.
Sebelumnya diadakan diskusi antara KPK dengan Pemkab Minahasa, Mewoh menyampaikan kedatangan KPK, adalah untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan dan juga ada sosialisasi aplikasi yang dikeluarkan KPK, sehingga perlu disosialisasikan kepada SKPD dan ini masih batas kewenangan Inspektorat.
“Sebagai pemerintah memberikan apresiasi kepada KPK karena mau memberikan pemahaman, pengarahan bagaimana mengelola keuangan untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan,” ujar Mewoh seraya berharap, seluruh SKPD mengikuti dan memahami aplikasi ini agar dapat menguasai aturan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
Tim KPK kemudian melanjutkan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Minahasa di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng SH MSi.
Korengkeng menyampaikan Kabupaten Minahasa merupakan daerah kloter pertama yang dikunjungi KPK. Diharapkan SKPD mendengarkan dan mengikuti dengan baik petunjuk yang diberikan dari KPK guna pencegahan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam keuangan.
“Dan memberikan informasi sesuai dengan keadaan dan kondisi SKPD di lapangan,” paparnya.
Tim KPK sendiri menjelaskan, tujuan kedatangan yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam rangka pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Minahasa.
“Ini merupakan Program KPK untuk menjawab keresahan masyarakat karena berdasarkan kajian KPK akhir-akhir ini, banyak yang ditangkap karena korupsi. Kami berada di sini untuk mendampingi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah, dari proses perencanaan sampai penganggaran serta untuk meminimalisir segala titik rawan korupsi,” papar Furqon bersama Hermus seraya berharap, adanya kerjasama yang, jujur dan apa adanya untuk mewujudkan Indonesia bersih korupsi.
qys
