SULUTIMES, Sulut – Konseptual dengan didorang berkontribusi aktif dalam pembangunan demokrasi politik menjadi alasan Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) menatap kancah demokrasi di Indonesia.
Hal ini tersampaikan saat Presidium JaDI Sulut dideklarasikan oleh Koordinator JaDI Nasional Dr Juri Ardiantoro kepada kepada Koordinator Sulut Johnny A Suak SE MSi di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (21/2/2019).
Dalam deklarasi tersebut, digelar pula diskusi media bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Dalam Pemilu 2019” yang mengahadirkan pembicara Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh SIP MSi, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda SH MPd, Akademisi Unsrat Dr Ferry Liando SIP MSi, Presidium JaDI Sulut Johnny A Suak SE MSi serta tampil sebagai Keynote Speech Juri Ardiantoro dan dimoderatori Zulkifli Golonggom dan tamu undangan lainnya.
Diawali sambutan Presidium JaDI Sulut Johnny Suak menerangkan jelang Pemilu 2019 Presidium JaDI Sulut mengajak untuk membangun kepercayaan publik dalam Pemilu 2019 apalagi setelah dideklarasikan Presidium JaDI Sulut disela-sela diskusi media.
“Ini adalah wadah menghimpun teman-teman yang tergabung dalam penyelenggara pemilu di KPU maupun Bawaslu untuk tidak kendor dan hilang semangat tetap berkontribusi aktif dalam pembangunan demokrasi dan politik,” ujar Suak.
Ia pun menambahkan terus menjalin kemitraan dengan KPU dan Bawaslu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Kesbangpol Sulut dan tetap berkomitmen mengawal demokrasi agar berjalan baik lebih.
“Kedepan Presidium JaDI Sulut akan berkontribusi dan melakukan kajian celah-celah yang tidak tercover oleh KPU, Bawaslu. Kita membangun kerjasama pihak stakeholders pemilu, mahasiswa, unsur Forkopimda, partai pemilu sehingga kita dapat membangun kepercayaan publik, terlebih dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg),” ungkap Suak.
Sementara itu, Koordinator Presidium JaDI Nasional Juri Ardiantoro dalam diskusi menjelaskan dideklarasikan Presidium JaDI Nasional pada 15 Agustus 2018 di Jakarta lalu dimana anggota terdiri dari para eks KPU, Bawaslu dan ini semata mata memperkuat demokrasi Indonesia untuk menghadapi masalah dan tantangan dari Pemilu ke Pemilu. Ardiantoro tak menampik Pemilu masih saja identik dengan politik uang.
”Masalah, melihat itu harus kita sama-sama menghilangkan praktek politik uang ini. Masyarakat sekarang semakin tidak malu malu berhadapan dengan praktek itu bahkan menagih dan meminta uang kepada peserta pemilu,” imbaunya.
Selain politik uang, Ardiantoro menilai tantangan pengguna media sosial dalam komunikasi politik. Era teknologi menungkinan orang memiliki smartphone, memiliki jaringan komunikasi luas karena media sosial bisa dengan cepat diakses pengguna siapa saja.
Dalam diskusi yang berlangsung aman dan penuh jalinan kekeluargaan itu, pembicara lainnya Ketua Bawaslu Sulut Erwyn Malonda juga menerangkan cara Pemilu hendaknya dilaksanakan secara berintegritas.
“Kami warning berbagai politik uang berbagai macam modus, sesuai Undang-undang atau tidak, hoax atau tidak. Ini jadi catatan kita bersama, prinsipnya harus berdasarkan asas kejujuran dan keadilan,” bebernya.
Begitu pula dikatakan Akademisi Unsrat Ferry Liando. Menurutnya kepercayaan publik sangat penting bagi proses kepemiluan.
“Jadi kepercayan itu sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Kedua semakin dipercaya legitimasi kepercayaan semakin kuat,” kunci Liando.
Jakas
