Dampak Covid-19, Pemprov Sulut Akui Belum Sepenuhnya Kebijakan Terealisasi

0
88
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.(jakas)

SULUTIMES, Sulut – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut terkait bantuan sosial kepada masyarakat terdampak virus Covid-19, diakui belum sepenuhnya terealisasi.

Antara lain seperti yang marak dipertanyakan oleh netizen yaitu pembagian kebutuhan dasar, masker yang dijanjikan, dan ada beberapa opini masyarakat yang tidak dapat dipenuhi antara lain desakan penutupan bandara.

Pemprov Sulut tentu apresiasi atas kepedulian netizen yang melebur bersama, memantau perkembangan termasuk mengawal bantuan sosial kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, tapi dibalik itu juga Pemprov Sulut berharap agar tidak berasumsi lebih jauh.

“Karena sebetulnya setiap langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi termasuk kinerja Gugus tugas (Satgas) Covid-19 Sulut setiap harinya terupdate dan disosialisasikan lewat media,” ujar Kadis Kominfo Sulut CH Talumepa melalui Kabid Infokom Publik Diskominfo Sulut Ivonne Kawatu kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/4/2020).

Lanjutnya, perlu dipahami ketika ada beberapa desakan permintaan dari berbagai pihak ataupun ada opini masyarakat yang tidak dapat dipenuhi seutuhnya itu karena bukan kewenangan Pemerintah Provinsi, atau bisa saja ada berbagai pertimbangan sehingga tidak dapat berlakukan sesuai kemauan masyarakat,

“Hal itu bisa dimengerti, karena pasti dibalik itu semua Pemerintah melakukannya demi kebaikan dan kepentingan kita semua,” tuturnya.

“Pengelolaan realokasi anggaran bagi warga yang terdampak di kab/kota kewenangannya ada pada Pemkab/pemkot termasuk pengaturan kebutuhan bagi yang terdampak. Yang pasti tetap terpantau dan koordinasi, sinergitas berjalan antara Pemprov Sulut dan Kab/Kota SE Sulut,” tambah Kawatu.

Terkait belum terealisasinya bantuan sosial yang ditujukan kepada organisasi/lembaga keagamaan memang benar adanya, karena didalam surat edaran Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangat jelas tertera bahwa untuk pemasukan data diberi waktu sampai dengan 20 April 2020.

“Sengaja diberi tenggang waktu, dengan maksud agar pimpinan keagamaan masing-masing dapat mendata penerima bantuan dengan baik, benar-benar akurat dan tepat sasaran agar pembagian selanjutnya dapat tersampaikan secara tertib dan utuh kepada yang berhak menerima. Untuk teknisnya diatur oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut,” ungkap Kawatu.

Sementara itu, terkait pembagian masker yang sebelumnya sudah dibagi oleh instansi teknis dibeberapa tempat berbeda yang hingga saat ini belum dapat dipenuhi secara menyeluruh, lanjut Kawatu, sangatlah beralasan, karena masker dipasaran kehabisan stock, sehingga oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah bekerjasama dengan pelaku UKM yang sementara disediakan.

“Jadi tidak benar kalau Pemprov Sulut mengabaikan janjinya dan yang benar masker dalam waktu dekat segera dibagikan sesuai peruntukannya. Penanganan ini ada di Biro Umum Setdaprov Sulut dan instansi terkait lainnya,” jelas Kawatu.

“Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sangat mengharapkan kepada masyarakat dan semua pihak agar di masa sulit ini, kita bekerjasama, bersatu padu, siap dan tanggap dalam memutus mata rantai Covid-19 sambil menengadah keatas, memohon Doa dan menunduk kebawah melihat kaum yang lemah,” pungkas Kawatu sembari mengingatkan untuk selalu Jaga jarak, Jaga kesehatan, Cuci tangan dengan sabun dan Pakai masker ketika berada di luar rumah.

 

Jakas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here