Sulutimes.com – ‎BITUNG, Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban SE MSI secara tegas menyampaikan, “jika ‎ada Aparatur Sipil Negara (ASN) kedapatan melakukan pungli (Pungutan liar, red) maka saya tak ‎segan untuk mengambil tindakan pemecatan.” tegas Lomban
“Akibat pungli sudah ada pejabat yang telah dibebastugaskan dan ‎seorang pegawai sementara menjalani proses pemecatan, tentunya bagi mereka ‎yang bermasalah dengan pungli saya tidak bisa membantu dan memberikan ‎toleransi, olehnya Saya tegaskan agar segenap ASN “Jangan†melakukan pungli ‎terutama terkait Layanan Publik, begitu pula dengan pungutan tidak resmi ‎disekolah khususnya yang menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red).” tambahnya ‎ Lomban juga menegaskan bahwa, “pemecatan akibat pungli tidak hanya berlaku bagi ASN, ‎namun juga para Tenaga Harian Lepas (THL), Kepala Lingkungan (Pala) ‎dan Rukun Tetangga (RT) sebab meraka termasuk dalam ASN karena digaji oleh ‎pemerintah.”‎
Menurutnya, “langkah tersebut diambil sebagai konsekuensi atas ‎tindakan aparat yang dinilai tidak baik saat melayani masyarakat, Dimana ‎hal ini juga sebagai tindak lanjut Presiden RI Jokowi yang mengecam ‎terhadap pungli.” ujar Lomban.
Sebagai langkah mengatasi pungli, Lomban memintakan kepada segenap SKPD ‎segera menyususun dan menyiapkan Standard Operating Prosedure (SOP) secara ‎jelas prosesnya jika perlu termasuk pembiayaannya, dan ini demi menciptakan ‎transparansi layanan publik yang baik.‎
Lomban juga mengharapkan supaya, “masyarakat turut memantau dan mengingatkan ‎pemerintah terkait pungli juga masyarakat yang merasa dirugikan akibat ‎pungli dapat melaporkan berdasarkan bukti akurat kepada Saya, maka pastinya ‎akan ditindak.” tutup Lomban. (Fly)
