Lima Tantangan Berat Parpol Baru Pada Pemilu 2024 (Bagian I)

0
7

SULUTIMES, Manado – Sejak Minggu lalu KPU mulai mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (parpol) Peserta Pemilu 2024.

PKPU yang akan disusun merupakan penyempurnaan atas regulasi yang telah dipergunakannya pada pemilu sebelumnya. Mengacu pada ketentuan PKPU nomor 11 Tahun 2019, jadwal waktu pendaftaran parpol peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Menurut Ferry Daud Liando, PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), meski pemilu 2024 akan menggunakan UU yang sama dengan UU Pemilu 2019, namun penyempurnaan masih perlu dilakukan sehubungan dengan adanya putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tahun lalu, MK melalui putusan No. 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu menyebutkan bahwa parpol yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara faktual. Parpol itu adalah; PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol diluar itu harus dilakukan verifikasi faktual termasuk untuk parpol baru, calon peserta pemilu 2024,” jelas Liando, Senin (23/8/2021).

Ferry Liando menjelaskan, pemberlakuan syarat yang tidak adil akan menjadi tantangan berat bagi parpol baru. Bagaikan perlombaan lari maraton, peserta lomba tidak berada dalam posisi start yang sama, melainkan ada 9 pelari yang ditempatkan di bagian depan dekat posisi finis. Mereka tidak perlu berlari sekuat tenaga, tinggal memastikan agar posisi mereka tidak terkejar. Sebelum pistol start aba-aba dibunyikan sudah dapat ditebak siapa pemenang dan menjadi penghuni di parlemen nanti. Para pelari ini tentu sangat diuntungkan, maklum aktor-aktor dalam institusi yang membuat kebijakan ini sebagian produk dari mereka.

“Menjadi parpol baru tidak semudah yang dibayangkan para pendirinya. Bukan hanya sulit bagaimana memenuhi ketentuan syarat pendirian parpol sebagaimana UU Pemilu, namun tantangan yang tidak kalah berat adalah bagaimana parpol baru bisa berkompetisi dengan parpol-parpol lama yang telah lebih dahulu eksis untuk mendapatkan suara 4 persen agar diikutsertakan dalam penghitungan suara kursi parlemen,” kata Liando.

Terdapat 5 tantangan berat yang harus dilalui parpol baru untuk dapat menjadi peserta pemilu maupun untuk mencapai perolehan ambang 4 persen suara hasil pemilu, yaitu;

Pertama, tantangan untuk memenuhi ketentuan administratif agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Parpol harus memiliki dokumen berita negara yang menyatakan bahwa parpol terdaftar sebagai badan hukum, surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi, dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota, bukti keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota, memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah Kecamatan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat. Dokumen yang diajukan masih harus di verifikasi faktual untuk pencocokan kebenaran dari isi dokumen dengan fakta yang sebenarnya.

Belajar dari pengalaman, proses pencocokan ini sangat penting sebab banyak parpol memuat data fiktif atau data yang tidak benar seperti keadaan kantor, keadaan kepengurusan dan keadaan jumlah pengurus 30 persen keterwakilan perempuan. Ada masyarakat yang mengaku tidak pernah menyatakan kesediaan diri menjadi pengurus, tapi tercatat sebagai pengurus.

Kedua, tantangan dalam merumuskan ideologi, platform atau branding parpol. Bagi pemilih salah satu cara untuk dapat membedakan ketertarikan satu parpol dan parpol lainnya terletak pada ketiga hal itu. Label parpol di Indonesia cenderung bukan menspesifikasikan pada area kebutuhan publik berdasarkan kebutuhan profesi yang hendak diperjuangkan. Seperti partai buruh untuk kepentingan pekerja, partai hijau untuk kepentingan kelestarian alam dan lingkungan, partai rakyat untuk kepentingan petani dan kelas menengah ke bawah.

Di Indonesia, label parpol identik pada partai agama, partai nasionalis dan partai nasionalis agama. Pemilih di Indonesia pun sebagian besar telah terpolarisasi pada 3 gerbong besar itu. Sangat wajar jika menjelang pemilu banyak politisi berubah wujud menjadi ahli pemuka agama, alim ulama dan pengkhotbah. Kalau parpol-parpol lama telah mengklaim ke 3 branding itu, lantas branding apa lagi yang hendak ditawarkan parpol baru untuk dijadikan ideologi atau paltform sebagai makanan umpan perangkap bagi calon pemilih.

(***/Jo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here